nusakini.com--Lagi-lagi, berita hoax terkait data kependudukan kembali beredar luas di masyarakat, terutama media sosial. Kali ini, beredar hoax bahwa ada 72 juta data KTP-el yang kosong atau hilang.  

Mendagri Tjahjo Kumolo langsung angkat bicara menanggapi hal itu.  

“Terkait dengan hoax yang beredar, saya perlu menjelaskan, pertama NIK dan nomor KK yang digunakan registrasi kartu seluler tak bisa digunakan untuk fraud perbankan,” kata Tjahjo di Jakarta, belum lama ini.

Tjahjo menegaskan kembali, operator hanya menggunakan NIK dan nomor KK berupa angka. Jadi, tidak bisa dibuka isi datanya. Kedua nomor baik itu NIK dan KK, hanya sebagai verifikator sesuai atau tidak sesuai.  

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

“Selain itu juga perlu saya tegaskan tidak ada 72 juta KTP-el yang kosong dan hilang,” katanya. 

Menurutnya, keamanan data kependudukan terjamin aman dan tersimpan rapi dalam sistem database kependudukan nasional. Keamanan data juga menurutnya merupakan amanat undang-undang administrasi kependudukan.  

Hal senada sebelumnya pernah diungkapkan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.  

“Dukcapil bekerjasama dengan operator seluler menggunakan sistem keamanan fisik yang berlapis serta VPN (Virtual Private Network), sehingga datanya aman,” kata Prof. Zudan. 

Oleh karenanya, data pelanggan kartu selular yang telah melakukan registrasi ulang, dijamin aman. Sebab, sistem keamanan dibuat secara berlapis. (p/ab)